Diksi dan Eufemisme dalam Komunikasi Pejabat Publik: Implikasi bagi Pembelajaran Bahasa Indonesia

Abstract

Bahasa pejabat publik tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi dan kebijakan, tetapi juga menjadi sumber daya strategis untuk membangun makna, mengelola persepsi publik, dan merespons tekanan sosial. Dalam konteks tersebut, pilihan diksi dan eufemisme menjadi penting, terutama ketika pejabat menyampaikan isu sensitif seperti kontroversi kebijakan, kritik, kesalahan, dan keresahan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis wacana berbasis korpus terhadap 40 pernyataan pejabat publik yang dikumpulkan dari konferensi pers, pidato resmi, dan media sosial resmi sepanjang 2026, yang didokumentasikan, diverifikasi, dikode, dikategorikan, dan diinterpretasikan berdasarkan pilihan leksikal, konteks, referen, dan fungsi komunikatif. Hasil menunjukkan lima gaya komunikasi, yaitu asertif, akomodatif, retoris-populis, evasif, dan defensif, dengan eufemisme paling menonjol pada gaya defensif dan evasif melalui diksi yang memperhalus makna negatif, menunda kepastian, mengalihkan perhatian, dan mempertahankan citra positif, serta kecenderungan berbeda antara saluran komunikasi. Simpulannya, pilihan diksi pejabat publik bersifat strategis dan dipengaruhi oleh saluran komunikasinya, sehingga eufemisme perlu dipahami sebagai fenomena linguistik sekaligus sosial. Secara pedagogis, temuan ini berimplikasi pada pemanfaatan komunikasi pejabat publik sebagai bahan ajar autentik untuk melatih peserta didik membedakan makna denotatif dan kontekstual, mengidentifikasi eufemisme, dan mengembangkan literasi kritis dalam membaca wacana publik.