Urgensi Isbat Nikah dalam Perlindungan Hak Istri dan Anak

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Depok)

Abstract

Perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan (nikah siri) menyebabkan istri dan anak kehilangan alat bukti autentik untuk menuntut hak keperdataannya. Isbat nikah di Pengadilan Agama merupakan jalur korektif yang disediakan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan isbat nikah dalam hukum positif Indonesia, pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Depok, serta akibat hukum dan efektivitas penetapannya bagi perlindungan hak istri dan anak. Penelitian menggunakan metode kualitatif yuridis empiris dengan rancangan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan hakim, petugas kepaniteraan, dan pemohon, studi dokumen, serta studi pustaka, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña menggunakan teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, dan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim bersikap legalistik-formal: memeriksa terpenuhinya keadaan dalam Pasal 7 ayat (3) KHI dan lima rukun nikah, terutama keabsahan wali dan saksi, serta menyatakan tidak dapat diterima permohonan isbat poligami siri tanpa izin pengadilan. Penetapan yang dikabulkan bersifat deklaratif dan berlaku surut sehingga memulihkan hak nafkah, harta bersama, waris, dan status anak sah, sedangkan penetapan asal-usul anak menjadi jaring pengaman ketika isbat ditolak. Pelayanan terpadu bersama KUA dan Disdukcapil mempercepat pemenuhan dokumen, tetapi pada dasarnya bersifat represif sehingga fungsi preventif perlu diperkuat melalui penyuluhan dan dispensasi kawin yang cermat.