Perlindungan Hak-Hak Pemilik dalam Proses Penyitaan Barang Kredit di Tinjau dari Maqashid Asy Syariah

Rani Nirmala Marpaung, Nilasari Siagian, Andri Nurwandri — Tue, 24 Jun 2025 00:00:00 -0700

Perlindungan terhadap hak-hak pemilik dalam proses penyitaan barang kredit merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem hukum, termasuk dalam perspektif hukum Islam. Dalam praktik kredit, barang jaminan sering kali disita apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Namun, penyitaan ini tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus tetap mempertimbangkan hak-hak dasar pemilik barang, baik secara hukum positif maupun dalam kerangka maqasid al-syariah. Rumusan masalah yang ada didalam adalah bagaimana perlindungan hak-hal pemilik dalam proses penyitaan barang kredit dan tinjauan maqashid asy-syariah terhadap perlindungan hak-hak dalam proses penyitaan barang kredit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang menggunakan data berupa angka-angka, pengukuran, serta analisis statistik. Penelitian ini bersifat objektif, sistematis, dan terstruktur, dengan tujuan untuk menguji teori atau hipotesis tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak pemilik dalam proses penyitaan barang kredit merupakan hal yang sangat penting baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Dalam hukum nasional, penyitaan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menekankan adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak debitur. Kesimpulan penelitian berdasarkan prinsip maqashid, maka setiap proses penyitaan harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan, serta menghindari kerusakan (mafsadah) yang lebih besar. Dengan demikian, maqashid dapat menjadi landasan korektif terhadap praktik hukum positif yang belum sepenuhnya melindungi hak pemilik.

Komunikasi Edukasi Tentang Penyalahgunaan Narkoba dan Miras di Kab. Asahan

Tue, 24 Jun 2025 00:00:00 -0700

Penyalahgunaan narkoba dan minuman keras (miras) merupakan masalah serius yang mengancam generasi muda dan tatanan sosial masyarakat. Dimana saat ini di wilayah kota Asahan masih ada kurang nya dalam komunikasi edukadi tentang penyalahgunaan narkoba dan miras. Maka Hukum UU Negara Republik indonesia ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, manfaat serta menciptakan keadilan bagi masyarakat. Hukum terdiri dari ikatan-ikatan antara individu-individu, atau antara individu dengan masyarakat dan ikatan-ikatan itu tercermin pada timbulnya hak dan kewajiban,masalah ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga berdampak luas pada aspek sosial, ekonomi, dan keamanan.Di sinilah peran komunikasi edukasi menjadi sangat penting dan Komunikasi yang efektif, terutama yang berbasis pendekatan partisipatif dan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik audiens muda, dapat meningkatkan kesadaran, membangun sikap penolakan terhadap narkoba dan miras, serta mendorong perubahan perilaku terhadap masyarakat.

Mediation : Journal of Law

Perlindungan Hak-Hak Pemilik dalam Proses Penyitaan Barang Kredit di Tinjau dari Maqashid Asy Syariah

Komunikasi Edukasi Tentang Penyalahgunaan Narkoba dan Miras di Kab. Asahan