Mediation : Journal of Law

Implementasi Zakat Harta Kebun Kelapa Menurut Hukum Islam dan Uu No. 38 Tahun 1999

Rasyiqah Qamarani, Andri Nurwandri, Syahrul Syahrul — Sun, 27 Apr 2025 00:00:00 -0700

Zakat merupakan kewajiban syar’i yang memiliki dimensi spiritual dan sosial dalam Islam. Salah satu bentuk zakat yang wajib ditunaikan adalah zakat harta (zakat mal), termasuk hasil pertanian seperti kebun kelapa apabila memenuhi syarat nisab dan haul. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pengeluaran zakat harta hasil kebun kelapa di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, dengan pendekatan normatif-empiris yang berlandaskan pada Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Fokus utama terletak pada pemahaman dan praktik masyarakat terkait pengeluaran zakat kebun kelapa serta keterlibatan lembaga amil zakat dalam proses pengelolaan dan pendistribusiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan belum secara optimal menunaikan zakat harta dari hasil kebun kelapa, baik karena minimnya pemahaman fiqh zakat hasil pertanian maupun kurangnya sosialisasi dari tokoh agama dan lembaga zakat. Selain itu, mekanisme pengumpulan zakat melalui lembaga resmi masih belum berjalan efektif, yang berdampak pada tidak tercapainya tujuan pengelolaan zakat secara nasional. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran lembaga zakat di tingkat desa, peningkatan literasi zakat berbasis fikih pertanian, serta harmonisasi antara aturan agama dan peraturan perundang-undangan. Dengan sinergi antara aspek normatif (hukum Islam) dan struktural (UU No. 38 Tahun 1999), implementasi zakat dapat berjalan lebih baik dan merata di tingkat masyarakat desa.

Batasan Pergaulan Bagi Calon Pengantin Pasca Peminangan di Tinjau dari Hukum Islam

Fika Novatiana, Syahrul Nasution, Surono Zm — Sat, 10 May 2025 00:00:00 -0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji batasan pergaulan bagi calon pengantin pasca peminangan di Desa Buntu Pane, Kecamatan Buntu Pane, dengan perspektif hukum Islam. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah masyarakat Desa Buntu Pane memahami ketentuan syariat Islam mengenai batasan pergaulan pasca peminangan? (2) Bagaimana praktik pergaulan calon pengantin di desa tersebut? (3) Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaan batasan pergaulan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dengan calon pengantin, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun adat lokal mempengaruhi aturan pergaulan, hukum Islam tetap menjadi landasan utama dalam mengatur interaksi antara calon pengantin sebelum pernikahan, dengan larangan untuk melakukan khalwat dan pergaulan fisik yang dapat menimbulkan fitnah. Penelitian ini juga mengungkapkan pentingnya integrasi antara ajaran agama dan adat dalam membentuk pola pergaulan yang sesuai dengan norma-norma Islam. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan batasan pergaulan ini antara lain tingkat pemahaman agama masyarakat, peran tokoh agama, serta norma sosial yang berlaku di desa tersebut.

Analisa Tingginya Tingkat Perceraian di Desa Rawang Pasar V Kecamatan Rawang Panca Arga

Dewi Santika Putri, Syahrul Nasution, Surono Zm — Sat, 10 May 2025 00:00:00 -0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab tingginya angka perceraian di wilayah Desa Rawang Pasar V. Analisis terhadap faktor penyebab bertujuan untuk memahami berbagai hal yang mendorong pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai, baik yang berasal dari dalam rumah tangga seperti masalah ekonomi, perselingkuhan, dan kurangnya komunikasi, maupun dari luar rumah tangga seperti tekanan lingkungan, pengaruh media sosial, dan campur tangan keluarga besar. Pemerintah desa diharapkan dapat berperan aktif melalui program-program pemberdayaan ekonomi keluarga, serta menyediakan layanan konseling rumah tangga yang mudah diakses oleh masyarakat. Lembaga keagamaan juga memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi moral dan spiritual, terutama terkait nilai-nilai pernikahan dan penyelesaian konflik secara damai. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya komunikasi dalam rumah tangga dan kesiapan mental sebelum menikah menjadi hal yang sangat krusial. Dampak terhadap struktur sosial mencakup perubahan dalam hubungan antarwarga, melemahnya solidaritas sosial, serta munculnya stigma terhadap keluarga yang bercerai. Sementara itu, dampak terhadap kesejahteraan keluarga mencakup menurunnya kondisi ekonomi pasca bercerai, terganggunya kestabilan emosional anak-anak, dan menurunnya kualitas hidup ibu atau ayah tunggal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama perceraian antara lain adalah faktor ekonomi, perselingkuhan, kurangnya komunikasi, dan pernikahan usia muda. Selain itu, pengaruh media sosial dan minimnya bimbingan keluarga juga turut memperburuk kondisi rumah tangga.

Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Pengangkatan Anak Di Luar Pengadilan di Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan

Arby Fairuz Rahmadani Sitorus, Nilasar Siagian, Surono Zm — Sat, 10 May 2025 00:00:00 -0700

Pengangkatan anak merupakan pengalihan seorang anak secara pengasuhan, perawatan, pendidikan, biaya hidup, perhatian dan kasih sayang dari orang tua kandung kepada orang tua angkat melalui putusan pengadilan. Berbeda dengan pengangkatan anak yang terjadi di Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai. Di desa tersebut masih banyak yang melakukan pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan, dan hanya melalui kesepakatan antara kedua belah pihak saja yaitu orang tua kandung dengan orang tua angkat. Hal tersebut terlihat dari alasan atau motif pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa praktik pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan dan bagaimana pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan Penelitian ini adalah penelitian lapangan (kualitatif) dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis yang bersumber pada data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder diambil dari buku, artikel atau jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.