Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah Di Bawah Tangan Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Abstract

Jual beli dibawah tangan menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan jual beli dilakukan dengan akta otentik. Jual beli tanah di bawah tangan adalah perjanjian jual beli tanah yang dilakukan di luar kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), jual beli tanah diwajibkan untuk didaftarkan di Kantor Pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara tidak resmi (dibawah tangan), serta mengevaluasi dampak hukum yang dihadapi oleh pembeli dalam konteks transaksi di bawah tangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang fokus pada pencarian kebenaran berdasarkan aspek normatif hukum. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan peraturan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara tidak resmi tetap ada, baik dalam bentuk perlindungan hukum secara preventif maupun represif. Namun akibat hukum dari transaksi semacam itu adalah pembeli tidak dapat melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau mengajukan proses balik nama sertifikatnya ke Kantor Pertanahan Setempat. Selain itu, pembeli juga tidak memiliki alat pembuktian yang kuat jika timbul sengketa atau masalah hukum terkait tanah yang dibeli.